Media infoxpos.com – Lebak, Banten – Jum’at, (22/05/2026). Dugaan pungutan liar (pungli) bantuan sosial (bansos) sebesar Rp20 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kampung Sukamanah, Desa Hariang, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, kini memunculkan tanda tanya baru di tengah masyarakat.
Pasalnya, selang satu hari setelah pemberitaan dugaan pungli tersebut terbit, seorang warga berinisial A yang sebelumnya aktif memberikan komentar di kolom TikTok media terkait dugaan pungli itu, tiba-tiba menghubungi awak media dan menyatakan bahwa informasi yang ia sampaikan sebelumnya adalah “hoaks” atau tidak benar.
“Sumber Awal Memberikan informasi di kolom komentar tiktok, ” Saya sendiri warga kampung Sukamanah desa hariang kecamatan sobang kabupaten Lebak, pun ada pungutannya dari pihak pak RT sebesar 20000 per orang,” ujarnya.
Stelah terbit berita selang satu hari Sumber berbalik arah, ” saya warga kampung sukamanah dan saya tinggal di kampung istri saya di Sukajaya saya memperipikasi terkait berita itu dari masyarakat hoax pak, memang benar pak ada ada pungutan biaya 20000 itu juga wajar untuk pengangkutan biaya dari desa, ke kampung sukamanah itu juga resmi musyawarah masyarakat dan pihak desa,” ungkapnya. Pada Jum’at 22 mei 2026 malam.
Perubahan sikap warga tersebut sontak memicu tanda tanya besar. Sebab sebelumnya, inisial A secara terbuka menjelaskan adanya dugaan pungutan terhadap warga penerima bansos berupa Pangan, Namun kini, keterangannya justru berbalik arah dan dinilai membingungkan publik.
“Awalnya memberikan informasi dan komentar yang mengarah pada adanya dugaan pungli, tapi tiba-tiba menghubungi media dan menyebut semua itu tidak benar. Ada apa sebenarnya?” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Situasi ini memunculkan dugaan adanya tekanan, intervensi, atau upaya tertentu agar persoalan tersebut tidak terus berkembang ke publik. Terlebih, isu bansos merupakan persoalan sensitif yang menyangkut hak masyarakat kecil dan penggunaan bantuan pemerintah.
Jika benar ada pihak yang sengaja memberikan informasi palsu kepada media, maka hal tersebut juga dapat menyesatkan opini publik dan menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat. Sebaliknya, apabila perubahan keterangan itu terjadi karena adanya tekanan dari pihak tertentu, maka hal tersebut tentu menjadi persoalan serius yang wajib diusut.
Awak media meminta pihak terkait, baik pemerintah desa maupun aparat berwenang, untuk memberikan klarifikasi terbuka agar persoalan ini tidak menjadi bola liar di tengah masyarakat.
Publik pun berharap adanya transparansi dan kejujuran dalam penyaluran bansos, agar bantuan pemerintah benar-benar diterima utuh oleh masyarakat tanpa potongan ataupun dugaan pungutan yang memberatkan warga penerima manfaat.
(DR)
