P2SP SD Negeri 075039 Hiliwarokha Disorot, Warga Minta Bupati Copot Kepala Sekolah

  • Bagikan
banner 468x60

 

Media InfoXpos.com  – Nias – Kegiatan Revitalisasi Pembangunan/Rehabilitasi Gedung SD Negeri 075039 Hiliwarokha, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias, Tahun Anggaran 2026 resmi dimulai, ditandai dengan peletakan batu pertama, Rabu (18/11/2026).

banner 336x280

Namun, di tengah dimulainya pembangunan tersebut, pembentukan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) justru menuai keberatan dari sejumlah pengurus Komite dan tokoh masyarakat setempat.

Berdasarkan pantauan awak media kegiatan tersebut dihadiri Pengawas TK/SD Wilayah Kecamatan Bawolato, perwakilan Pemerintah Desa Hiliwarokha, pengurus Komite Sekolah, P2SP, perencana revitalisasi, serta pengawas revitalisasi.

Dalam forum tersebut, sejumlah pihak menyampaikan keberatan terkait proses pembentukan panitia, keterlibatan pengurus Komite, hingga penunjukan Tim Pelaksana pembangunan.

Wakil Ketua Komite SDN 075039 Hiliwarokha, Omasi’o Telaumbanua, mengungkapkan bahwa pembentukan P2SP diduga tidak memenuhi ketentuan petunjuk teknis (juknis), khususnya terkait keterlibatan dan transparansi.

Menurutnya, pihak yang seharusnya dilibatkan dalam proses pembentukan panitia meliputi seluruh pengurus Komite, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pendidikan. Namun, berdasarkan keterangannya, undangan pada 20 April 2026 hanya ditujukan kepada Ketua Komite.

Ia juga mempersoalkan penunjukan Tim Pelaksana yang disebut bukan berasal dari penduduk setempat, melainkan warga Kabupaten Nias Selatan yang berdomisili di Desa Hiliwarokha.

Omasi’o menduga terdapat hubungan kekeluargaan antara Kepala Sekolah dan Tim Pelaksana. Atas dasar itu, ia menyatakan keberatan terhadap penunjukan tim tersebut.

“Seharusnya pembentukan panitia dilakukan secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Kami juga mempertanyakan mengapa Tim Pelaksana bukan warga Desa Hiliwarokha. Untuk itu, kami meminta agar keberatan ini dipertimbangkan,” tegasnya.

Omasi’o turut menyoroti masa kepengurusan Komite yang berdasarkan SK berlaku sejak Oktober 2021 hingga 2024. Menurutnya, masa kepengurusan tersebut telah berakhir, tetapi hingga kini belum dilakukan pembaruan kepengurusan. Ia juga mengaku bahwa selama Kepala Sekolah Aliran Waruwu menjabat, pengurus Komite lainnya jarang dilibatkan dalam berbagai kegiatan sekolah.

Sementara itu, Kaur Pelayanan Desa Hiliwarokha, Liziduhu Telaumbanua, yang mewakili Kepala Desa, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Dinas Pendidikan Kabupaten Nias yang telah memberikan bantuan revitalisasi sekolah.

Namun, ia berharap pelaksanaan pembangunan mengedepankan kolaborasi dan transparansi antara pihak sekolah, pemerintah desa, serta masyarakat.

Senada dengan itu, tokoh masyarakat sekaligus anggota BPD Hiliwarokha, Sarozatulo Bawamenewi, mengatakan kehadiran mereka dalam pertemuan tersebut bertujuan mempertanyakan proses pembentukan panitia, khususnya penunjukan Tim Pelaksana. Ia berharap Pengawas TK/SD Wilayah Kecamatan Bawolato dapat mempertimbangkan keberatan yang disampaikan pengurus Komite dan masyarakat.

Menanggapi berbagai keberatan tersebut, Pengawas TK/SD Wilayah Kecamatan Bawolato, Eliadi Zamasi, mengatakan dirinya tidak mengetahui bahwa terdapat Tim Pelaksana yang bukan merupakan warga Desa Hiliwarokha. Ia juga mengaku belum mengetahui secara pasti apakah seluruh pengurus Komite dan tokoh masyarakat telah diundang dalam proses pembentukan P2SP.

“Sebagai bahan pertimbangan, Kepala Sekolah diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat karena bertanggung jawab terhadap pelaksanaan revitalisasi ini,” ujarnya.

Di sisi lain, Kepala SDN 075039 Hiliwarokha, Aliran Waruwu, menanggapi keberatan tersebut dengan menyatakan bahwa dirinya telah mempercayakan proses pembentukan panitia kepada Ketua Komite.

Ia juga menyebutkan telah berkonsultasi dengan Ketua Komite agar seluruh pengurus dapat dihadirkan dalam pembentukan P2SP.

Namun, Aliran Waruwu menegaskan bahwa pembentukan P2SP telah dilaksanakan berdasarkan aturan dan hasil musyawarah. Pernyataan tersebut disampaikannya dengan nada tegas saat menanggapi sejumlah keberatan yang disampaikan dalam forum pertemuan.

Ketua Komite sekaligus Ketua P2SP, Temazatulo Lase, menjelaskan bahwa dirinya menjalankan tugas berdasarkan arahan Kepala Sekolah selaku penanggung jawab kegiatan. Termasuk dalam penentuan Tim Pelaksana, ia mengaku berpedoman pada petunjuk dan arahan Kepala Sekolah.

Ditempat terpisah, salah seorang Warga Desa Hiliwarokha yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menyampaikan bahwa pembentukan P2SP diduga tidak sesuai dengan ketentuan juknis, terutama terkait penunjukan Tim Pelaksana. Ia berharap Bupati Nias dan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias turun tangan melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan Kepala Sekolah.

Bahkan, ia meminta agar Kepala Sekolah dipertimbangkan untuk dicopot dari jabatannya apabila dugaan ketidaktransparanan dan kurangnya koordinasi dengan Komite serta masyarakat terbukti.

Masyarakat berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Nias dapat melakukan pemeriksaan dan memberikan penjelasan terkait mekanisme pembentukan P2SP, persyaratan Tim Pelaksana, serta kepatuhan terhadap petunjuk teknis program revitalisasi Tahun Anggaran 2026.

Sebab, pembangunan fasilitas pendidikan bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan fisik, tetapi juga menuntut keterbukaan, tanggung jawab, dan pengawasan bersama agar anggaran negara benar-benar menghasilkan bangunan sekolah yang berkualitas dan bermanfaat bagi peserta didik. (Tim Mm)

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *