Dugaan Pungutan Rp20 Ribu di SMPN 1 Leuwidamar Disorot, Wali Murid Pertanyakan Anggaran Pemeliharaan Sekolah

  • Bagikan
banner 468x60

 

Media infoxpos.com – LEBAK, BANTEN – Kamis, (01/10/2026) Dugaan adanya pungutan kepada peserta didik kembali menjadi sorotan di lingkungan pendidikan Kabupaten Lebak. Kali ini, keluhan datang dari wali murid SMPN 1 Leuwidamar terkait dugaan pungutan sebesar Rp20 ribu kepada siswa, yang disebut-sebut dengan dalih untuk biaya pengecatan gedung sekolah.

banner 336x280

Informasi tersebut disampaikan seorang wali murid kepada wartawan di Kabupaten Lebak pada Rabu, 30 September 2026, sekitar pukul 17.00 WIB. Wali murid tersebut mengaku keberatan apabila kebutuhan pemeliharaan fasilitas sekolah justru dibebankan kepada peserta didik.

Tak hanya persoalan pungutan Rp20 ribu, wali murid juga mengeluhkan adanya permintaan uang sebesar Rp2.000 yang menurut keterangan anaknya diminta oleh guru untuk keperluan membeli kipas angin.

Keluhan tersebut kemudian disampaikan kepada awak media untuk mendapatkan perhatian dan klarifikasi dari pihak sekolah.

Persoalan ini menjadi penting untuk diklarifikasi karena menyangkut transparansi pengelolaan pembiayaan sekolah, terutama apabila pungutan tersebut benar-benar berkaitan dengan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.

Pada Kamis, 1 Oktober 2026, awak media kemudian berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Sekolah SMPN 1 Leuwidamar guna meminta penjelasan mengenai dugaan pungutan tersebut, termasuk dasar pungutan, pihak yang menginstruksikan, penggunaan dana, serta apakah pungutan tersebut merupakan kebijakan resmi sekolah.

Namun, hingga berita ini disusun, pihak kepala sekolah disebut belum memberikan jawaban atau klarifikasi atas pertanyaan yang disampaikan awak media.

Sikap tersebut tentunya menyisakan sejumlah pertanyaan publik. Apabila benar terdapat kebutuhan pengecatan gedung maupun pengadaan kipas angin, masyarakat berhak mengetahui sumber anggaran yang digunakan dan mekanisme pengelolaannya.

Pertanyaan sederhananya, bagaimana pos anggaran pemeliharaan dan kebutuhan sarana sekolah dikelola? Mengapa kebutuhan tersebut justru diduga dibebankan kepada siswa melalui pungutan?

Jika pungutan tersebut memang merupakan kesepakatan resmi dan memiliki dasar yang sah, pihak sekolah tentu dapat menjelaskan secara terbuka mengenai dasar hukum, mekanisme, nominal, penggunaan dana, serta pihak yang bertanggung jawab mengelolanya.

Sebaliknya, apabila pungutan dilakukan tanpa dasar dan tanpa mekanisme yang jelas, persoalan tersebut patut menjadi perhatian pihak terkait untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut.

Awak media juga menegaskan bahwa informasi mengenai dugaan pungutan ini masih berupa keluhan wali murid dan belum dapat disimpulkan sebagai pelanggaran sebelum adanya verifikasi dan klarifikasi dari pihak berwenang.

Untuk menjaga prinsip keberimbangan dalam pemberitaan, Kepala SMPN 1 Leuwidamar maupun pihak terkait dipersilakan memberikan klarifikasi, bantahan, atau penjelasan resmi atas dugaan tersebut.

Masyarakat berharap pengelolaan anggaran pendidikan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kebutuhan sekolah tidak menimbulkan beban tambahan bagi peserta didik maupun orang tua/wali murid tanpa penjelasan yang jelas.

(DR Red)

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *