DIDUGA MARKUP HARGA MATERIAL, REVITALISASI KB AL MUNAWAROH DIPERTANYAKAN: BERISIKO MERUGIKAN ANGGARAN NEGARA DAN ADA KETIDAKSESUAIAN BANGUNAN

  • Bagikan
banner 468x60

 

Media infoxpos.com – LEBAK, BANTEN – Jum’at, (18/09/2026) Persoalan revitalisasi KB Al Munawaroh kembali menjadi sorotan. Setelah sebelumnya muncul dugaan penggunaan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi RAB dan petunjuk teknis, kini muncul pertanyaan yang lebih serius terkait kewajaran harga material, kesesuaian volume, spesifikasi barang, serta potensi pemborosan atau kerugian keuangan negara apabila terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

banner 336x280

Sorotan tersebut tidak lagi sebatas pada merek semen Patriot maupun penggunaan baja ringan jenis TRUSS C75 x 0.75 ORG yang secara visual dan informasi awal di lapangan dipertanyakan kesesuaiannya. Persoalan yang perlu dibuka secara terang adalah berapa harga material yang dicantumkan dalam RAB, berapa harga pembelian sebenarnya, dari mana material diperoleh, berapa volumenya, dan apakah kualitas serta spesifikasinya benar-benar setara dengan yang dipersyaratkan.

Ditengah Perjalanan Stelah Awak media menerbitkan Pemberitaan kedua tentang revitalisasi Tersebut, Muncul Satu No Wa yang tidak di kenal, lalu mengajak awak media ketemu, Dan ngobrol sambil ngopi, Dari pengakuan Yang nelpon awak media tersebut ia bernama Inisial D.J Selaku Pembantu Pihak P2SP KB Al Munawaroh, Patut diduga Orang tersebut ingin Mengajak musyawarah Atau Diduga Mau menyuap wartawan Dengan Ngopdar, Pada hari Jum’at, 18 September 2026, pukul 9:59 WIB.

“Assalamualaikum kang salam kenal Abdi D.J tapi katimu di rangkas Bae geh Mun Tiasa mah, owh nya ka katimu di Leuwidamar Bae, ok abdi dilokasi kang, Kadie Bae tadi saencan Jum’atan abdi abdi KA kantor pos tapi sepi,” ucap D.J.

Jika nantinya ditemukan bahwa harga dalam dokumen pertanggungjawaban jauh lebih tinggi dibanding harga pembelian yang sebenarnya, sementara spesifikasi atau kualitas material yang digunakan juga lebih rendah atau berbeda dari ketentuan, maka kondisi tersebut tentu perlu diperiksa secara serius oleh pihak yang berwenang.

Namun, dugaan markup tidak dapat dinyatakan terbukti hanya berdasarkan perbandingan harga secara kasatmata. Diperlukan pemeriksaan RAB, nota atau invoice pembelian, bukti pembayaran, volume pekerjaan, spesifikasi material, serta harga pembanding yang relevan.

BUKAN SEKADAR MEREK, TAPI HARGA, SPESIFIKASI DAN VOLUME

Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran revitalisasi tersebut dibelanjakan.
Pertanyaan yang perlu dijawab antara lain:

Berapa harga semen yang tercantum dalam RAB?
Berapa jumlah semen yang dianggarkan dan berapa realisasi penggunaannya?
Apa merek dan tipe semen yang dipersyaratkan dalam RAB atau juknis?

Berapa harga pembelian semen berdasarkan invoice atau nota resmi?
Berapa harga baja ringan yang tercantum dalam RAB?
Berapa volume dan ukuran baja ringan yang direncanakan?

Apakah baja ringan yang digunakan memiliki spesifikasi, ukuran dan ketebalan sesuai dokumen teknis?
Apakah tersedia sertifikat atau dokumen mutu material yang relevan?

Siapa yang menentukan pemilihan material dan pemasok?
Apakah terdapat perubahan spesifikasi dari RAB dan apabila ada, apakah perubahan tersebut memiliki dasar persetujuan yang sah?

Apakah seluruh pembelian material dapat dibuktikan dengan invoice, kuitansi, surat jalan dan bukti pembayaran?
Apakah harga satuan dalam RAB masih wajar dibandingkan harga pasar pada saat pengadaan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena bangunan yang terlihat berdiri tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh proses penggunaan anggarannya telah sesuai.

Kesesuaian harus dapat dilihat dari dokumen perencanaan, realisasi fisik, volume, mutu material, harga serta pertanggungjawaban administrasinya.

JANGAN SAMPAI SPESIFIKASI TURUN, HARGA JUSTru NAIK

Hal yang paling perlu diperiksa adalah kemungkinan adanya kondisi ketika material yang digunakan memiliki spesifikasi berbeda atau lebih rendah, tetapi nilai yang dipertanggungjawabkan tetap menggunakan harga material dengan spesifikasi yang lebih tinggi.

Jika kondisi tersebut benar-benar ditemukan berdasarkan pemeriksaan, maka persoalannya bukan lagi sekadar perbedaan merek.

Hal tersebut dapat berkaitan dengan ketidaksesuaian pekerjaan, ketidakwajaran harga, pemborosan anggaran, hingga potensi kerugian keuangan negara, tergantung hasil pemeriksaan dan bukti yang ditemukan.

Karena itu, jangan sampai persoalan hanya dijawab dengan kalimat bahwa “bangunan sudah sesuai” tanpa membuka dokumen yang menjadi dasar pertanggungjawaban.

P2SP DIMINTA BUKA DOKUMEN, BUKAN SEKADAR AJAKAN MELIHAT BANGUNAN

Sebelumnya, pihak P2SP KB Al Munawaroh berinisial O telah dikonfirmasi awak media terkait material yang digunakan.

Pihak O menyampaikan ajakan kepada awak media untuk datang kembali ke lokasi dan melakukan pengecekan bersama.

Ajakan turun ke lapangan tentu dapat menjadi bagian dari proses klarifikasi. Namun, apabila pertanyaan menyangkut harga, spesifikasi, volume dan pertanggungjawaban anggaran, maka pemeriksaan visual saja tidak cukup.

Yang dibutuhkan publik adalah penjelasan berbasis dokumen.

RAB harus dapat diperiksa. Nota pembelian harus dapat ditunjukkan. Spesifikasi material harus dapat diverifikasi. Volume pekerjaan harus dapat diukur.

Dengan demikian, publik tidak hanya memperoleh penjelasan sepihak, tetapi dapat melihat apakah antara perencanaan, pembelian dan realisasi pekerjaan memang konsisten.

PENGAWAS DIMINTA JANGAN PASIF

Atas munculnya dugaan tersebut, pihak yang memiliki kewenangan pengawasan diharapkan melakukan verifikasi secara objektif.

Pemeriksaan setidaknya dapat mencakup:
RAB dan gambar kerja;
juknis program revitalisasi;
volume pekerjaan;
merek, tipe dan spesifikasi material;

ukuran serta ketebalan baja ringan;
dokumen mutu material;
nota dan invoice pembelian;
bukti pembayaran;
harga satuan dalam RAB;
harga pembelian aktual;
kesesuaian progres fisik dengan pembayaran;

serta dokumen perubahan pekerjaan apabila terdapat perubahan spesifikasi.

Dalam konteks pengadaan pemerintah, ketentuan pengadaan barang/jasa telah diatur dalam Perpres 16 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, termasuk melalui Perpres 46 Tahun 2025.

Karena itu, apabila kegiatan revitalisasi tersebut menggunakan anggaran pemerintah, pemeriksaan tidak semestinya berhenti pada kondisi bangunan secara kasatmata, tetapi juga menyentuh aspek administrasi, teknis dan kewajaran penggunaan anggaran.

INSPEKTORAT DAN APH PERLU TURUN JIKA ADA INDIKASI

Apabila dari penelusuran awal ditemukan adanya perbedaan antara RAB dengan realisasi, perbedaan spesifikasi material, ketidakwajaran harga, atau dokumen pertanggungjawaban yang tidak dapat dijelaskan, maka pihak pengawas dapat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.

Apabila kemudian ditemukan indikasi pelanggaran hukum dan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil pemeriksaan yang berwenang, proses selanjutnya tentu menjadi ranah aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Media tidak sedang memvonis siapa pun.
Justru karena menyangkut anggaran publik, setiap pihak yang terlibat harus diberikan kesempatan untuk menjelaskan dan membuktikan bahwa seluruh proses telah dilakukan sesuai ketentuan.

PUBLIK MENUNGGU JAWABAN, BUKAN PERDEBATAN

Polemik revitalisasi KB Al Munawaroh sebenarnya dapat dihentikan dengan cara sederhana: buka dokumennya, periksa materialnya, hitung volumenya dan cocokkan harganya.

Jika seluruhnya sesuai, maka hasil pemeriksaan dapat menjadi jawaban sekaligus membersihkan berbagai dugaan yang berkembang.

Namun apabila ditemukan perbedaan, maka pihak yang bertanggung jawab perlu memberikan penjelasan mengenai penyebab dan dasar perubahan tersebut.

Sebab anggaran yang digunakan untuk pembangunan fasilitas pendidikan merupakan bagian dari kepentingan publik. Masyarakat berhak mengetahui apakah uang yang digunakan benar-benar menghasilkan bangunan yang sesuai spesifikasi, bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jangan sampai material diduga berbeda, spesifikasi dipertanyakan, harga belum terang, sementara bangunan sudah dinyatakan selesai.
Publik membutuhkan data dan bukti, bukan sekadar pernyataan.

Awak Media InfoXpos akan terus melakukan penelusuran dan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait berdasarkan fakta lapangan dan dokumen yang dapat diverifikasi.

Pihak P2SP KB Al Munawaroh, kepala satuan pendidikan, pelaksana, penyedia material maupun pihak terkait lainnya tetap memiliki hak jawab dan hak klarifikasi untuk disampaikan secara terbuka.

(DR)

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *