Media Infoxpos.com – LEBAK, BANTEN – Kamis, (17/09/2026) Polemik dugaan intimidasi terhadap wartawan di Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten, memasuki babak lanjutan. Setelah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak, Yadi Basari Gunawan, S.E., M.Si., menyatakan bahwa ancaman maupun kekerasan tidak diperbolehkan dilakukan oleh personel Satpol PP, kini kondisi wartawan berinisial MJ disebut mengalami trauma dan ketakutan.
MJ merupakan wartawan polisinews.com yang juga menjalankan tugas jurnalistik untuk targetrilis.com. Sebelumnya, MJ melakukan peliputan terkait aktivitas budidaya ikan lele di wilayah Kecamatan Leuwidamar yang menjadi perhatian masyarakat setelah muncul keluhan warga.
Dalam proses peliputan dan konfirmasi, komunikasi dengan seorang oknum pejabat/anggota Satpol PP Kecamatan Leuwidamar berinisial S disebut berlangsung dengan nada memanas. MJ mengaku menerima sejumlah ucapan yang dianggap intimidatif, termasuk pernyataan yang dimaknai sebagai ancaman terhadap keselamatan dirinya.
Salah satu ucapan yang disebut terlontar adalah, “kasihan, bisa mati masih muda.”
Pernyataan tersebut kini menjadi perhatian serius karena menyangkut rasa aman seorang wartawan ketika menjalankan tugas jurnalistik.
MJ Disebut Trauma
Pasca kejadian tersebut, MJ disebut mengalami trauma dan ketakutan. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena tekanan psikologis yang muncul setelah menerima ucapan bernada ancaman dapat memengaruhi rasa aman wartawan ketika kembali melakukan kegiatan jurnalistik di lapangan.
Persoalannya bukan semata-mata mengenai perbedaan pendapat antara wartawan dan narasumber. Yang menjadi sorotan adalah bagaimana sebuah perbedaan atau keberatan terhadap pemberitaan disampaikan kepada insan pers.
Apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan atau keberatan terhadap pemberitaan, terdapat mekanisme klarifikasi dan hak jawab yang dapat ditempuh tanpa harus menggunakan kata-kata yang berpotensi menimbulkan rasa takut.
Kepala Satpol PP Lebak Sudah Tegas
Sebelumnya, Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak, Yadi Basari Gunawan, telah memberikan penegasan bahwa ancaman maupun kekerasan tidak diperbolehkan dilakukan oleh personel Satpol PP.
“Perlu disampaikan, ancaman maupun kekerasan tidak diperbolehkan, baik Kasi Trantib Kecamatan maupun anggota,” tegas Yadi.
Yadi juga menjelaskan bahwa unsur tersebut berada dalam struktur organisasi kecamatan dan secara jabatan memiliki pertanggungjawaban kepada Camat.
Pernyataan tersebut penting menjadi pijakan untuk memastikan setiap persoalan yang muncul di lapangan diselesaikan melalui jalur kedinasan dan mekanisme yang sesuai aturan.
Pers Tidak Boleh Ditekan
Kasus ini juga memunculkan pertanyaan mengenai perlindungan terhadap kebebasan pers di tingkat pemerintahan daerah.
Wartawan memang wajib bekerja secara profesional, melakukan verifikasi, menjaga keberimbangan informasi, dan memberikan ruang klarifikasi kepada pihak yang diberitakan. Namun, keberatan terhadap sebuah pemberitaan semestinya diselesaikan melalui mekanisme pers yang tersedia, bukan dengan ucapan yang dapat ditafsirkan sebagai ancaman.
Karena itu, apabila benar terdapat ancaman atau intimidasi sebagaimana yang disampaikan MJ, persoalan tersebut perlu ditangani secara serius oleh pihak yang memiliki kewenangan.
Bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan untuk memastikan apakah ucapan tersebut benar terjadi, dalam konteks apa disampaikan, dan apakah terdapat pelanggaran terhadap ketentuan kedinasan maupun hukum yang berlaku.
Perlu Klarifikasi Terbuka dan Objektif
Hingga berita ini ditulis, dugaan tersebut tetap harus ditempatkan sebagai dugaan sampai terdapat pemeriksaan dan bukti yang memadai.
Pihak Kecamatan Leuwidamar, Satpol PP terkait, maupun oknum berinisial S memiliki ruang yang sama untuk memberikan klarifikasi. Apabila terdapat keberatan terhadap pemberitaan sebelumnya, media juga membuka ruang hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun demikian, kasus ini tidak sepatutnya berhenti pada saling bantah.
Jika benar tidak terjadi intimidasi, mari dibuktikan melalui klarifikasi yang terang. Jika terdapat ucapan yang memang tidak semestinya disampaikan, maka evaluasi internal dan langkah pembinaan perlu dilakukan.
Masyarakat tentu berharap aparatur pemerintah menjadi contoh dalam menjaga ketertiban, komunikasi publik, serta penghormatan terhadap kerja jurnalistik.
Pada akhirnya, baik pemerintah maupun pers memiliki tanggung jawab masing-masing: pemerintah memberikan pelayanan dan menjalankan kewenangan sesuai aturan, sementara pers menyampaikan informasi kepada publik berdasarkan prinsip jurnalistik.
Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar. Ancaman dan kekerasan bukanlah mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan.
Publik kini menunggu tindak lanjut dari pihak terkait untuk memastikan persoalan ini terang, objektif, dan tidak menimbulkan ketakutan bagi wartawan lain yang menjalankan tugas jurnalistik di wilayah Kecamatan Leuwidamar.
Media membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.
(DR)






