Media infoxpos.com – Lebak, Banten – Jum’at, (19/06/2026). Dugaan adanya pengurangan jumlah bantuan sosial (bansos) berupa beras dan minyak goreng mencuat di Desa Harjawana, Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
Informasi tersebut diketahui setelah salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) warga Desa Harjawana menyampaikan bahwa bantuan yang diterimanya diduga tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya.
Kepada awak media, Jumat (19/06/2026) siang, salah seorang KPM mengungkapkan bahwa dirinya hanya menerima bantuan berupa satu karung beras ukuran 10 kilogram dan minyak goreng sebanyak 2 liter.
“Tahun 2026, kalau tanggal dan bulannya saya lupa, tapi kurang lebih baru satu bulan yang lalu. Saya mengambilnya di kantor desa,” ungkapnya.
Ia juga menyebutkan adanya informasi bahwa pengurangan tersebut dilakukan dengan alasan pemerataan dan hasil musyawarah bersama KPM.
“Yang tidak dapat itu dapat tambah,” tambahnya.
Atas informasi tersebut, awak media mencoba melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa Harjawana (Anda) melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp terkait mekanisme penyaluran, dasar pengurangan bantuan, serta hasil musyawarah yang dimaksud. Namun hingga berita ini diterbitkan, pihak Kepala Desa Harjawana belum memberikan jawaban dan terkesan bungkam.
Jika benar terjadi pengurangan bantuan tanpa dasar aturan yang jelas, hal tersebut perlu menjadi perhatian serius. Sebab, penyaluran bantuan sosial wajib dilakukan secara transparan, tepat sasaran, serta sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan bantuan sosial harus mengacu pada prinsip akuntabilitas dan tidak boleh disalahgunakan. Dugaan penyimpangan dalam pengelolaan bantuan sosial dapat berpotensi masuk dalam ranah hukum apabila ditemukan adanya unsur penyalahgunaan kewenangan, pemotongan, atau penghilangan hak penerima.
Perbuatan penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara pemerintahan dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya terkait larangan penyalahgunaan wewenang.
Selain itu, apabila dalam proses penyaluran bantuan ditemukan adanya tindakan memperkaya diri sendiri atau pihak lain yang merugikan keuangan negara, maka dapat berpotensi dikenakan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan ancaman pidana sesuai unsur pelanggaran yang terbukti.
Perpres no. 125 tahun 2022 tentang penyelenggaraan penyaluran cadangan beras pemerintah jatah penerima sesuai data DTKS/SK. Dilarang merubah jumlah.
Permensos no. 5 tahun 2021 tentang bantuan sosial, asasnya tepat jumlah, Tepat waktu, tepat sasaran, mengurangi jatah melanggar 3 asas sekaligus,
Inpres no 6 tahun 2022 bansos minyak 4 liter itu hak penerima. Tidak ada klausul bisa dimusyawarahkan desa,
Permendagri no. 20 tahun 2018 kepala desa wajib menyalurkan bantuan sosial peruntukannya tidak boleh motong.
Intinya SK bupati atau Kemensos, Musyawarah Desa cuman buat tentuin warga miskin baru yang mau diusulkan ke DTKS, bukan buat motong yang sudah sah.
Masyarakat berharap pihak terkait, termasuk pemerintah kecamatan maupun instansi pengawas, dapat melakukan klarifikasi dan pemeriksaan agar penyaluran bantuan sosial benar-benar berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat penerima manfaat.
Sampai berita ini diterbitkan, awak media masih menunggu tanggapan resmi dari Pemerintah Desa Harjawana.
(DR)






