Media infoxpos.com – Lebak, Banten – Selasa, (26/05/2026).
Dugaan praktik pungutan liar (pungli) bantuan sosial kembali mencuat di wilayah Kabupaten Lebak. Kali ini, dugaan tersebut terjadi di Desa Sajira Timur, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Seorang oknum RT berinisial SI, warga Kampung Sajira Mekar, diduga meminta sebagian bantuan pangan milik Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta melakukan pemangkasan dana Program Keluarga Harapan (PKH) kategori lansia.
Berdasarkan keterangan sejumlah KPM kepada awak media, oknum RT tersebut diduga meminta sebagian bantuan beras dan minyak goreng dengan dalih akan dibagikan kepada warga lain yang tidak mendapatkan bantuan.
Tak tanggung-tanggung, setiap KPM disebut diminta menyerahkan sekitar lima liter beras dan satu liter minyak goreng dari bantuan yang mereka terima.
Salah satu KPM mengaku menerima bantuan berupa dua karung beras ukuran 10 kilogram dan empat bungkus minyak goreng masing-masing satu liter. Namun, setelah bantuan tersebut dibawa ke rumahnya, istri dari oknum RT SI datang dan meminta agar sebagian bantuan tersebut diantarkan ke rumah RT.
“Katanya untuk dibagikan lagi ke warga yang tidak kebagian bantuan,” ujar salah seorang warga penerima manfaat.
Tidak hanya itu, dugaan pemotongan dana bansos PKH lansia juga turut mencuat. KPM lansia mengaku dana bantuan sebesar Rp600 ribu yang seharusnya diterima utuh, diduga dipotong Rp50 ribu sehingga hanya menerima Rp550 ribu tanpa disertai bukti struk pencairan.
Menurut pengakuan warga, sebelum pencairan dilakukan, kartu ATM PKH milik lansia terlebih dahulu diminta oleh oknum RT SI. Selanjutnya kartu tersebut dibawa untuk dicairkan ke salah satu agen BRILink berinisial NHSH yang disebut merupakan adik dari Kepala Desa Sajira Timur berinisial JN.
Setelah dicairkan, kartu ATM dikembalikan kepada KPM dalam keadaan diikat menggunakan satu buah karet bersama uang tunai sebesar Rp550 ribu tanpa adanya bukti transaksi ataupun struk pencairan.
Praktik semacam ini menuai sorotan serius karena diduga melanggar aturan penyaluran bantuan sosial yang menegaskan bahwa bantuan harus diterima langsung dan utuh oleh penerima manfaat tanpa adanya potongan dalam bentuk apa pun.
Mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, dugaan pungli dapat dijerat dengan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan apabila terdapat unsur tekanan atau penyalahgunaan jabatan. Selain itu, praktik pemotongan bansos juga dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial pemerintah.
Sementara itu, penguasaan kartu ATM bansos milik KPM oleh pihak lain tanpa pendampingan resmi juga dinilai rawan menimbulkan penyimpangan dan berpotensi melanggar ketentuan perlindungan hak penerima bantuan sosial.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Desa Sajira Timur, pihak BRILink, maupun oknum RT berinisial SI terkait dugaan tersebut. Awak media masih terus berupaya melakukan konfirmasi dan meminta hak jawab dari seluruh pihak terkait guna menjaga keberimbangan pemberitaan sesuai kode etik jurnalistik.
(DR)
