Media infoxpos.com – LEBAK – Sabtu, (16/05/2026). Penyaluran bantuan pangan murah dari pemerintah di Desa Sukasenang, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak, Banten, kembali menjadi sorotan publik. Dalam proses distribusi bantuan kepada warga di sejumlah RT, diduga muncul praktik pungutan liar (pungli) berkedok biaya angkut yang dibebankan kepada keluarga penerima manfaat.
Bantuan yang disalurkan pada Jumat, 15 Mei 2026 tersebut berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk setiap penerima. Distribusi dilakukan menggunakan mobil bak terbuka dan diantar langsung ke beberapa wilayah seperti Kampung Cikarae, Cieurih, dan Citogol.
Saat awak media mencoba konfirmasi kembali kepada kepala desa tersebut, Namun sangat Disayangkan Kades Tidak menjawab, atau bungkam, pada Sabtu, 16 mei 2026 Sore.
Kades baru menjawab Stelah satu jam lebih kemudian, Berikut hak jawabnya.
“Bukan Diharuskan sih KA, itu diambil kolektif buat warga yang jauh dari kantor desa, Lebih ke ongkos angkut aja, kalo yang dekat mah di ambil ke masing-masing ke kantor desa,” Ungkapnya.
Namun di balik alasan kemudahan itu, muncul dugaan adanya pungutan biaya angkut yang dinilai memberatkan warga. Sejumlah masyarakat mengaku pasrah apabila dimintai uang saat menerima bantuan.
“Sudah biasa begitu, Pak. Kalau diminta uang angkut ya mau gimana lagi. Yang penting berasnya dapat,” ujar salah seorang warga dengan nada kecewa.
Pernyataan warga tersebut memunculkan dugaan kuat bahwa praktik pungutan dalam penyaluran bantuan sosial seolah telah dianggap hal lumrah di tengah masyarakat. Kondisi ini dinilai sangat memprihatinkan karena warga penerima bantuan berada pada posisi lemah dan sulit menolak permintaan pungutan, meskipun bantuan pemerintah sejatinya harus diterima secara gratis tanpa potongan dalam bentuk apapun.
Jika benar terdapat pungutan terhadap bantuan sosial, maka hal tersebut berpotensi melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Praktik pungli dapat dijerat melalui Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi. Selain itu, pungutan di luar ketentuan terhadap bantuan pemerintah juga bertentangan dengan prinsip transparansi dan perlindungan hak masyarakat penerima bantuan.
Aktivis sosial dan sejumlah warga mendesak Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Inspektorat, hingga aparat penegak hukum turun tangan melakukan pengawasan serta penelusuran langsung di lapangan. Mereka meminta agar distribusi bantuan tidak dijadikan celah mencari keuntungan oleh oknum tertentu dengan dalih biaya operasional atau ongkos angkut.
Masyarakat berharap bantuan pemerintah benar-benar sampai secara utuh kepada warga yang membutuhkan, tanpa intimidasi, pungutan, maupun tekanan yang membuat rakyat kecil terpaksa memilih diam dan pasrah.
(DD : R)
