Media InfoXpos.com – Bogor – Bendera dan Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukan sekadar simbol seremonial, melainkan identitas kebangsaan yang memiliki kedudukan konstitusional. Hal ini ditegaskan dalam Bab XV Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, masing-masing melalui Pasal 35 tentang Bendera Negara dan Pasal 36A tentang Lambang Negara.
Dalam Pasal 35 UUD 1945 ditegaskan bahwa Bendera Merah Putih merupakan bendera negara Indonesia. Kedudukan ini menempatkan Bendera Merah Putih sebagai simbol pemersatu bangsa yang wajib dijaga kehormatannya, dihormati, dan dijunjung tinggi oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali.
Akan tetapi, ada saja kantor pemerintah yang diduga tidak peduli dan kurang memiliki rasa nasionalisme terhadap Bendera Merah Putih. Seperti bendera yang berkibar dengan kondisi sedikit robek, lusuh, dan pudar di halaman kantor Kepala Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor yang terlihat sangat memprihatinkan.
Berdasarkan informasi dari masyarakat, Bendera Merah Putih yang terpasang di tiang bendera Kantor Kepala Desa Cibodas tak pernah diturunkan. Sehingga diduga para perangkat Desa maupun Kepala Desa Cibodas kurang memiliki kepedulian dan rasa nasionalisme terhadap Bendera Merah Putih yang merupakan lambang negara Indonesia. Selasa, 05/05/2026.
“Seluruh staf dan perangkat Desa Cibodas, diduga tidak pernah menghormati Bendera Merah Putih yang berkibar di depan kantornya. Karena, disetiap melintas kantor desa siang maupun malam hari bendera tetap terpasang di tiang bendera,” ucapnya.
Padahal, setiap kantor desa telah mendapatkan anggaran dana dari pemerintah pusat dan provinsi. Nilai anggaran yang dikeluarkan untuk setiap desa sampai miliaran rupiah.
“Masa ADD (Anggaran Dana Desa) yang miliaran rupiah tak sanggup untuk membeli bendera yang baru,” ungkapnya.
Ironisnya, dugaan pelanggaran hukum ini justru terjadi di kantor pemerintahan desa, institusi yang seharusnya menjadi teladan dalam menegakkan aturan dan menanamkan nilai nasionalisme kepada masyarakat.
Fakta tersebut menimbulkan pertanyaan serius, sebab pengibaran bendera negara dalam kondisi rusak secara tegas dilarang oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
Dalam Pasal 24 huruf c, disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengibarkan bendera negara yang robek, rusak, luntur, kusut, atau kusam.
Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 67, yakni berupa teguran tertulis, perintah penurunan bendera, hingga sanksi administratif lainnya.
Masyarakat berharap kejadian serupa tidak terulang kembali, khususnya oleh instansi pemerintahan yang seharusnya menjadi contoh dalam menghormati simbol-simbol negara. Menghargai bendera Merah Putih bukan hanya soal formalitas, melainkan bentuk nyata dari rasa nasionalisme dan penghormatan terhadap para pahlawan yang telah gugur demi kemerdekaan Indonesia.
( Dedi)
