Media infoxpos.com – Lebak, Banten – Sabtu, (2/05/2026). Sejumlah masyarakat Desa Jalupangmulya, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, mengeluhkan kemunculan sertifikat tanah yang disebut-sebut sudah puluhan tahun tidak diketahui keberadaannya.
Kepada wartawan, warga menjelaskan bahwa pada masa pemerintahan desa sekitar tahun 1989, sertifikat tanah milik masyarakat pernah diambil oleh pihak desa dengan alasan akan disewakan. Karena pada saat itu masyarakat mengaku belum memahami persoalan administrasi pertanahan, dokumen tersebut diserahkan begitu saja.
Warga menyebut, saat itu dijanjikan nilai sewa sebesar Rp150.000 per tahun. Namun setelah sertifikat diserahkan, keberadaan dokumen tersebut tidak lagi diketahui selama bertahun-tahun.
Menurut informasi masyarakat, pejabat desa yang menjabat pada tahun 1989 dan diduga mengambil sertifikat tersebut kini telah meninggal dunia. Namun pada tahun 2026, sertifikat itu kembali diketahui warga setelah adanya penyampaian dari pihak desa.
Warga menyebut, pihak desa yang terdiri dari kepala desa, dua orang perangkat desa, serta ketua RT Dan Salah Satu warga Inisial AMI mendatangi rumah warga satu per satu dan menyampaikan bahwa kepala desa mengetahui keberadaan sertifikat tersebut.
Namun, masyarakat mengaku kecewa karena penyampaian tersebut justru menimbulkan keresahan. Menurut keterangan warga, kepala desa diduga ingin membayar sertifikat milik warga dengan nominal Rp35 juta. Bahkan, apabila warga tidak bersedia menerima pembayaran tersebut, sertifikat itu disebut harus ditebus dengan nilai Rp200 juta.
Sampai saat ini, masyarakat mengaku belum mengetahui secara jelas maksud dan dasar dari penawaran tersebut, serta siapa pihak yang akan melakukan pembayaran.
Untuk memperoleh informasi yang akurat dan berimbang, pihak wartawan telah berupaya meminta hak jawab dan upaya konfirmasi kepada kepala desa pada Kamis, 30 April 2026 melalui pesan WhatsApp. Saat itu, kepala desa meminta agar penjelasan dilakukan melalui pertemuan langsung.
Selanjutnya, awak media mendatangi kantor desa pada Jumat, 1 Mei 2026. Namun karena bertepatan dengan hari libur, kantor desa dalam keadaan kosong. Wartawan kemudian kembali menghubungi kepala desa melalui sambungan telepon, dan yang bersangkutan menyampaikan sedang berada di luar wilayah sehingga belum dapat menemui awak media.
Hingga berita ini diturunkan, pihak media masih berupaya memperoleh hak jawab dari pemerintah desa, khususnya kepala desa, guna melengkapi pemberitaan agar berimbang dan memberikan kejelasan kepada publik.
(ugi)
