Media infoxpos.com – Lebak – Selasa, (25/11/2025). Program pembangunan septiktank yang bersumber dari anggaran pemerintah di Kampung Nangerang, Desa Haurgajrug, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Banten, diduga tidak tepat sasaran. Yang Seharusnya Mendapatkan Inisial (S) Selaku Ibu Rumah tangga dan memiliki Anak Yatim, Namun Diduga Malah Diberikan Kepada Orang Lain Selaku Selaku RW, Selain itu, terdapat dugaan bahwa penggunaan material tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta upah pekerja yang tidak memenuhi standar minimum.
Informasi yang dihimpun dari warga setempat menyebutkan bahwa pelaksanaan proyek yang seharusnya menjadi solusi sanitasi bagi masyarakat justru menimbulkan berbagai pertanyaan. Sejumlah warga mengeluhkan kualitas material yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam RAB.
Saat Dikonfirmasi Oleh awak media Via WhatsApp, Kades Haur Gajrug Inisial (H.F) Tidak Memberikan Keterangan Yang Relepan melainkan hanya menjawab singkat saja, ” Waalaikumsalam Alhamdulillah kang, Parantos beres dinten Senin kemarin, Udah Di PHO Sama Orang Balai, Kang coba akang Pang Emutkeun, Kasus Kemarin Saya Kurang Gimana Kerjasamanya, Sama akang Tanya sama DS Itu kubkti Saya ke akang,” Jelasnya.
“Kami melihat bahan-bahannya terkesan asal-asalan, dan pekerja juga mengaku upahnya tidak sesuai dengan standar yang berlaku,” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Proyek tersebut diduga dikelola oleh pihak pelaksana dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) atau pihak ketiga yang ditunjuk, namun hingga kini belum ada penjelasan resmi terkait dugaan penyimpangan tersebut.
Warga berharap pemerintah daerah, khususnya aparat pengawas internal maupun eksternal, segera turun tangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Masyarakat menilai pentingnya transparansi dalam penggunaan dana pemerintah agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh warga yang membutuhkan.
“Kami hanya ingin pembangunan ini sesuai aturan, tepat sasaran, dan tidak merugikan masyarakat,” tambah warga lainnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait belum memberikan klarifikasi resmi mengenai dugaan ketidaksesuaian material, upah pekerja, dan penyaluran anggaran tersebut.
Amri Selaku Anggota LSM GMBI (Gerakan masyarakat bawah Indonesia) Akan mendorong persoalan ini Ke APH, Tipikor Polres Lebak.
“Ya Dengan adanya dugaan kasus ini saya akan membawa persoalan ini ke APH Tipikor, Karena ini diduga merugikan Masyarakat Dan Menyalahi aturan,” Tegas Amri.
(Dede : R)
