Media Infoxpos.com – Bogor – Proyek kegiatan pembangunan dari Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Desa Kalong Sawah, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor diduga dikerjakan tak sesuai spesifikasi, standar maupun kualitas dan terindikasi gunakan material abal-abal, kini menuai sorotan publik.
Dari pantauan Awak Media di lokasi, pembangunan P3-TGAI tersebut, diduga dikerjakan asal jadi. Karena, matrial batu untuk pondasi proyek menggunakan batu kali yang terdapat di sekitar, bukan menggunakan batu belah yang semestinya. Selasa, 28/10/2025.
Lebih parah lagi, terlihat jelas hasil pekerjaan dari P3A Berkah Sejahtera diduga berantakan dan tidak sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB). Entah alasannya apa, mungkin hal itu mereka lakukan demi meraup keuntungan pribadi tanpa memikirkan hasil dari pekerjaannya. Padahal, proyek P3-TGAI itu memakan biaya senilai Rp 195.000.000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Selain itu, para pekerja tidak memakai Helem dan sepatu diduga dengan sengaja melalaikan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3), perlu diketahui pentingnya Alat Pelindung Diri (APD) dalam pelaksanaan pekerjaan proyek, agar meminimalisir kecelakaan kerja. Seharusnya menjadi standar dalam setiap kegiatan konstruksi.
Padahal, penggunaan kewajiban APD telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri. Pasal 12 UU No. 1 Tahun 1970 secara tegas mewajibkan pengusaha menyediakan APD dan memastikan pekerja menggunakannya.
Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait kualitas pengawasan dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Program peningkatan fungsi jaringan irigasi yang dikelola oleh P3A TGAI Desa Kalong Sawah ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya petani.
Namun, dengan indikasi pekerjaan asal jadi dan minimnya transparansi, dikhawatirkan hasil pembangunan tidak sesuai harapan. Program P3 TGAI sudah sangat jelas.yang seharusnya dikelola oleh Gapoktan setempat,dan melibatkan warga sekitar untuk dipekerjakan, tapi pada fakta dilapangan, program tersebut dikelola oleh Ketua Karang taruna yang berbeda kecamatan.
Masyarakat pun berharap agar pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan aparat pengawas, dapat menindaklanjuti dugaan ketidaksesuaian tersebut dengan tegas.
( Dedi )
