Media infoxpos.com – Lebak – Selasa, (9/9/2025). Muncul Nya Dugaan Isu Pungli (pungutan liar) Di Desa Wantisari kecamatan Leuwidamar, kabupaten Lebak provinsi Banten. Pungli diduga dilakukan oleh Oknum Pemdes Wantisari, Atas instruksi dari pendamping atau relawan, Dengan Alasan Untuk biaya Administrasi, Penyaluran Pada Bulan Agustus 2025, Prihal penerimaan Bansos Program penanggulangan Kemiskinan Dan pemberdayaan ekonomi, (P3KE) dari bank Banten, keluarga penerima manfaat (KPM), Yang Seharusnya mendapatkan Nominal uang sebesar Rp.500.000, Namun hanya menerima Rp.400.000, karena di potong sebesar Rp.100.000,
“Jika hal ini dibiarkan maka pungli Di kecamatan Leuwidamar hususnya akan terus Menerus terjadi, akibatnya merugikan keluarga penerima manfaat (KPM), Yang sudah dipilih oleh pemerintah pusat, karena dianggap kurang mampu. Dan untuk mengurangi Beban masyarakat, yang berhak mendapatkan bantuan sosial (bansos) Tersebut.
Saat dikonfirmasi oleh awak media Via WhatsApp, Inisial (O) Selaku pemdes Wantisari menjelaskan, “itu terkait hal itu kordinasikan sama pendamping, Atas nama (Apdar), karena mereka yang minta buat pelaporan administrasi katanya, Kordinasi aja soalnya yang nyampe’in ke masyarakat langsung pendamping, buat administrasi laporan. Itu juga sifatnya gak harus, alhasil orang wantimah banyak yang gak ngasih,” ungkapnya.
“Lanjut awak media Mengonfirmasi (Abdar) Selaku pendamping, atau relawan, Lewat pesan WhatsApp, ia menjelaskan, “Apapun bentuknya dari pemerintah baik APBN atau APBD wajib melaporkan secara administrasi, nah pelaporan tersebut dibebankan kepada penerima manfaat, kami selaku relawan bukan pendamping membantu, prihal pelaporan (SPJ) tersebut, rasional nya segala biaya harus dari penerima manfaat,
Hal-hal yang harus dilaporkan antara lain:
1.surat permohonan
2.tanda terima
3.fakta integritas
4.surat pernyataan
5.FC KTP
6.FC KK
7.surat kuasa bagi yang menguasakan, semua berkas digandakan menjadi 5 bendel, ini untuk 1 orang penerima manfaat, maaf kalo akang punya pendapat lain terkait administrasi, SPJ yang penting SPJ tersebut bisa diterima oleh pihak dinsos provinsi, silahkan saran dan arahannya kami terima.
Masih Abdar, “Coba Akang kalo dari kemarin Mah, ngontek kami mungkin ada aja buat ngerokomah,” Tukasnya.
Di tempat terpisah warga Yang enggan disebutkan namanya, menjelaskan, ” Ya dipotong, Katanya buat alat-alat buat ngurus-ngurus katanya, Tapi bukan buat desa katanya, saya mah tidak tau apa-apa ini, jadi udah aja gituh, ya dapat nya 500 ribu dipotong 100 ribu, ucapnya,” Dengan Terjemahan bahasa Sunda.
Selain warga tersebut Ada juga warga lainnya, ia juga menyampaikan, “Dapat 500 ribu, Dipotong 100, sama siapa itu orang desa, Nanti itunya kesini lagi ya Soalnya tadinya ada masalah, di bukunya. Nanti sama dia di benerin lagi di komputer itu, terus katanya bawa kesini lagi ya duitnya, kesini seratus (100), terus sama saya dikasih soalnya diminta ini sama dia, gak tau untuk apa? Bebernya.
Kitab undang-undang hukum pidana KUHP : pasal 368 KUHP menyatakan bahwa siapapun yang memaksa orang lain memberikan sesuatu atau membayar dengan dengan potongan dapat diancam dengan pidana penjara hingga 9 tahun.
Undang-undang no.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi: pasal 12 huruf e mengatur tentang pungutan liar, oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, yang dapat diancam dengan pidana penjara.
Peraturan presiden no. 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar (satgas saber pungli): satgas ini memiliki kewenangan untuk menangkap pelaku pungutan liar.
(dede : R)






