Media infoxpos.com – Lebak – Selasa (29/4/2025) Aksi mengejutkan datang dari Kepala SMPN 4 Bojongmanik, Kabupaten Lebak, Banten. Saat media mencoba mengkonfirmasi dugaan pungutan liar terhadap wali murid, kepala sekolah justru mangkir dan meminta pemberitaan dicabut, seolah ingin membungkam suara publik.
Sebelumnya, pihak sekolah diduga menarik Rp200.000 per siswa kelas 9 Dan kelas 7-8 Rp.175000, per siswa. untuk acara “tasyakuran”, yang kemudian baru dibatalkan setelah didatangi wartawan dan LSM. Jika tidak ada tekanan dari luar, besar kemungkinan acara tetap berlangsung karena sudah ada wali murid yang telanjur membayar.
Tak berhenti di situ, muncul juga dugaan pungutan Rp50.000 untuk penebusan ijazah, yang disebut-sebut rutin terjadi setiap tahun.
Alih-alih menjawab secara terbuka, Kepala Sekolah malah mengirim pesan pribadi ke salah satu wartawan, isinya bukan klarifikasi yang kuat—melainkan permintaan agar berita dihapus. Dengan dalih “hanya memberi pengganti bensin”, ia membantah telah menyuap media.
Ia juga meminta dibuatkan berita acara penganuliran pemberitaan, agar tidak terus ditanya oleh wartawan lain dan LSM. Sikap ini menimbulkan pertanyaan besar: Apakah ada sesuatu yang coba ditutupi oleh pihak sekolah?
Jika memang tidak bersalah, mengapa tidak transparan sejak awal? Mengapa baru membatalkan kegiatan setelah disorot media? Dan mengapa mencoba membungkam pemberitaan alih-alih membuktikan bahwa tidak ada pelanggaran?
Ini bukan sekadar masalah tasyakuran. Ini tentang integritas, transparansi, dan keberanian menghadapi kritik. Dunia pendidikan seharusnya memberi contoh moral, bukan bermain di zona abu-abu antara pungutan dan pungli.
Kami, sebagai media dan kontrol sosial, tidak bisa dibungkam. Justru dengan adanya tekanan semacam ini, publik berhak makin curiga. Kami meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak untuk segera menyelidiki dugaan pungli dan penyalahgunaan wewenang di SMPN 4 Bojongmanik.
Kalau memang bersih, tak perlu takut kritik. Kalau memang salah, siap-siap kena sanksi.
(Penulis : Dede)
