Media Infoxpos.com – Lebak – Minggu (2/2/2025) Pernyataan Mentri desa pembangunan, Daerah tertinggal, dan transmigrasi (Mentri PMD) Yandi Susanto, yang beredar di sebuah video di media sosial menuai polemik, dalam rekaman tersebut, metri PMD menyebut “Wartawan dan LSM Bodrex” yang dianggap mengganggu aktivitas desa. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, khususnya komunitas wartawan aktivis LSM.
Kordinator perkumpulan aktivis. Aliansi Pamungkas Banten, Babay muhedi, Menyayangkan pernyataan tersebut. ia menilai bahwa generalisasi terhadap profesi wartawan dan LSM tidak seharusnya dilakukan. Apalagi dalam forum resmi.
“Seharusnya, jika memang ada oknum wartawan atau LSM yang meminta-minta, uang silahkan laporkan ke ranah hukum. Jangan langsung menyebut jurnalis dan LSM dengan istilah seperti itu. Kami mitra pemerintah yang harus dirangkul, bukan disudutkan tegas,” Babay.
Menurut ia, menteri, PMD Yanto Susanto, seharusnya lebih fokus pada pembekalan program dana desa agar tepat sasaran, ia juga menyoroti banyaknya kasus kepala desa yang melibatkan kasus korupsi di Banten.
“Kalau pemerintah jujur dan transparan, sebaiknya berani menghadapi wartawan dan LSM, kenapa pula mau diminta uang oleh oknum wartawan. Jangan sibuk mengurus wartawan dan LSM. Akan tetapi perbaiki tata kelola anggaran desa agar lebih bersih dari korupsi,” tambahnya.
Senada dengan Babay, ketua koalisi lembaga Banten bersatu, (kolebat) provinsi Banten. Aminudin juga menyatakan keberatannya terhadap pernyataan nya Menteri PMD Yandri Susanto.
“Jika memang ada bukti tunjukkan dengan jelas. Jangan asal menuding tanpa dasar. Pernyataan ini dapat menciptakan kesan negatif terhadap wartawan dan LSM yang selama ini berperan dan mengawasi pemerintahhan tukasnya,”
Hingga Berita ini disitat, pihak PMD belum memberikan klarifikasi yang resmi terkait pernyataan yang beredar tersebut. Para pegiat sosial berharap ada penjelasan lebih lanjut agar tidak terjadi kesalahpahaman dan ketegangan antara pemerintah, wartawan dan LSM.
(dede)
