KABID SD DINAS PENDIDIKAN LEBAK SAHRIL DIDUGA BUNGKAM! REVITALISASI SDN 3 JAYAMANIK DISOROT, PENGAWASAN DAN TINDAKAN DINAS DIPERTANYAKAN

  • Bagikan
banner 468x60

 

Media InfoXpos.com – LEBAK, BANTEN – (18/11/2026).
Sorotan terhadap pelaksanaan program revitalisasi pembangunan SDN 3 Jayamanik, Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, Tahun Anggaran 2026, kini mengarah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, khususnya Kepala Bidang (Kabid) SD, Sahril.

banner 336x280

Pasalnya, setelah pemberitaan sebelumnya mengungkap sejumlah dugaan persoalan teknis di lokasi pembangunan, mulai dari penggunaan besi tulangan ukuran 10 mm dan 12 mm polos, baja ringan dengan keterangan tahun produksi 2015, hingga penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dipertanyakan, awak media berupaya meminta tanggapan serta penjelasan resmi dari Kabid SD Dinas Pendidikan Lebak, Sahril.

Namun, hingga berita lanjutan ini disusun, Sahril belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang dilakukan awak media.
Sikap tersebut menimbulkan tanda tanya besar. Sebab, persoalan yang disampaikan bukan sekadar kritik biasa, melainkan menyangkut mutu pembangunan fasilitas pendidikan, penggunaan anggaran negara, serta keselamatan para pekerja di lapangan.

KABID SD DI MANA? PENGAWASAN DINAS JANGAN HANYA DI ATAS KERTAS!

Publik tentu berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak tidak hanya menjadi penerima laporan administratif, tetapi juga menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan sesuai kewenangannya.

Ketika muncul dugaan ketidaksesuaian material konstruksi, seharusnya persoalan tersebut menjadi perhatian serius untuk segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan teknis.

Jangan sampai muncul kesan bahwa persoalan di lapangan dibiarkan tanpa evaluasi maupun langkah nyata dari instansi terkait.

Jika memang seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai RAB, gambar teknis, dan spesifikasi yang ditentukan, Dinas Pendidikan seharusnya dapat menjelaskan hal tersebut secara terbuka berdasarkan dokumen dan hasil pemeriksaan.

Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, harus ada langkah korektif dan pertanggungjawaban dari pihak yang berwenang.

BESI POLOS DAN BAJA RINGAN TAHUN 2015, SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?

Pertanyaan mengenai material yang digunakan dalam pembangunan SDN 3 Jayamanik juga belum mendapatkan penjelasan yang memadai.

Apakah besi polos ukuran 10 mm dan 12 mm tersebut memang tercantum dalam spesifikasi teknis? Apakah baja ringan dengan keterangan tahun 2015 masih memenuhi persyaratan mutu dan kelayakan penggunaan?

Siapa yang melakukan pemeriksaan material sebelum dipasang? Apakah pihak P2SP memiliki dokumen pemeriksaan dan bukti kesesuaian material?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut semestinya tidak sulit dijawab apabila pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan seluruh administrasi teknis tersedia.

Dinas Pendidikan Lebak juga perlu memastikan bahwa pemeriksaan tidak berhenti pada keterangan lisan, tetapi dilakukan berdasarkan RAB, gambar kerja, spesifikasi teknis, sertifikat produk, dan pengujian apabila diperlukan.

JANGAN SAMPAI DIAMNYA PEJABAT MENJADI KESAN PEMBIARAN!

Awak media menilai, persoalan ini membutuhkan perhatian dan respons nyata dari pimpinan maupun bidang teknis yang membidangi pendidikan dasar.

Sebab, masyarakat berhak mengetahui apakah pembangunan sekolah yang menggunakan anggaran negara benar-benar dikerjakan sesuai standar mutu dan ketentuan yang berlaku.

Sahril selaku Kabid SD diharapkan tidak mengabaikan persoalan tersebut. Sikap terbuka dalam memberikan penjelasan merupakan bagian penting dari transparansi pelayanan publik dan tanggung jawab institusi.

Jangan sampai ketika media menyampaikan temuan dan meminta klarifikasi, justru tidak ada penjelasan yang dapat diterima publik. Apalagi jika persoalan tersebut menyangkut keamanan bangunan sekolah yang nantinya digunakan oleh peserta didik dan tenaga pendidik.

INSPEKTORAT DAN APH DIMINTA LAKUKAN PEMERIKSAAN

Atas persoalan tersebut, Inspektorat Kabupaten Lebak diminta melakukan evaluasi dan pemeriksaan sesuai kewenangannya terhadap pelaksanaan revitalisasi SDN 3 Jayamanik TA 2026.

Begitu pula Aparat Penegak Hukum (APH), diharapkan dapat menindaklanjuti apabila ditemukan bukti awal adanya penyimpangan yang memenuhi unsur pelanggaran hukum.

Pemeriksaan harus dilakukan secara objektif, termasuk menelusuri kesesuaian realisasi pekerjaan dengan RAB, volume material, spesifikasi teknis, kualitas konstruksi, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Jangan menunggu sampai muncul persoalan yang lebih besar. Pencegahan dan pengawasan sejak dini jauh lebih penting daripada baru bertindak setelah terjadi kerusakan atau kerugian negara.

KONFIRMASI DAN HAK JAWAB

Hingga berita lanjutan ini diterbitkan, awak media masih membuka ruang konfirmasi kepada Kabid SD Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Sahril, untuk memberikan penjelasan mengenai dugaan ketidaksesuaian material, pengawasan P2SP, serta langkah konkret yang telah atau akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan.

Media InfoXpos.com juga memberikan kesempatan kepada pihak sekolah, P2SP, pelaksana kegiatan, maupun pihak terkait lainnya untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab secara proporsional.

Apabila terdapat penjelasan, dokumen, atau hasil pemeriksaan yang membuktikan bahwa pekerjaan telah sesuai ketentuan, media siap memuatnya sebagai bagian dari keberimbangan informasi.

ANGGARAN PENDIDIKAN BUKAN UNTUK DIBIARKAN TANPA PENGAWASAN!

Jabatan dan kewenangan harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab. Ketika muncul persoalan di lapangan, masyarakat membutuhkan penjelasan, bukan kesan saling diam.

Media InfoXpos.com akan terus mengawal perkembangan pembangunan revitalisasi SDN 3 Jayamanik hingga persoalan ini mendapatkan kejelasan.

Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan. Seluruh dugaan harus dibuktikan melalui pemeriksaan teknis dan mekanisme hukum yang berlaku.

(DR/Tim investigasi)

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *