Media infoxpos.com – LEBAK – Senin, (16/11/2026). Manajemen baru PT Samudera Banten Jaya (SBJ) memberikan klarifikasi kepada Tim Investigasi di Kantor Pusat Badak Banten Perjuangan, Minggu (15/11/2026).
Manajer PT SBJ, Ridho, menerangkan, pihaknya pada Juli 2026 telah menerima surat pembayaran jaminan reklamasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM RI.
Surat tersebut merupakan jawaban atas permohonan PT SBJ sebulan sebelumnya, terkait persetujuan rencana reklamasi dan penetapan jaminan reklamasi tahap Operasi Produksi periode pertama tahun 2026-2029.
“PT SBJ bukan hanya membayar denda sebesar Rp 3 miliar pada awal tahun 2025, selain itu juga telah memberikan uang jaminan reklamasi kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM sebesar Rp 9.804.264.000,” kata Ridho.
Jaminan reklamasi sebesar Rp 9.804.264.000 (sembilan miliar delapan ratus empat juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) itu untuk Operasi Produksi tahap pertama selama 4 tahun, terhitung sejak tahun 2025-2029.
Sementara itu, Ketua Umum Badak Banten Perjuangan, Eli Sahroni yang akrab disapa King Badak, mengatakan dalam surat persetujuan tersebut tercatat luas lahan sekitar 20 hektar yang akan direklamasi dari tahun 2025-2029.
Dijelaskannya, uang tersebut bukan retribusi pajak, melainkan sebagai jaminan reklamasi apabila pihak PT SBJ tidak melaksanakan reklamasi pasca tambang. Maka uang sebesar itulah yang akan digunakan oleh Ditjen Minerba untuk mereklamasi lahan pasca tambang yang rusak akibat penambangan.
“Uang hampir sepuluh miliar itu bukan bayar pajak atau retribusi, itu uang jaminan untuk reklamasi pasca tambang,” kata King Badak.
King Badak menjelaskan, pembayaran jaminan reklamasi itu berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mewajibkan pemegang IUP atau IUPK melakukan reklamasi pasca tambang.
“Itu amanat peraturan Menteri ESDM tentang reklamasi pasca tambang PT SBJ Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten. Itu bukan uang retribusi yang disetorkan kepada kas negara dan daerah, dalam hal ini Kabupaten Lebak,” kata King Badak.
King Badak mengapresiasi manajemen PT SBJ yang telah melaksanakan perintah negara sebagaimana tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dan telah memberikan uang jaminan reklamasi pasca tambang kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM RI.
“Kami mengapresiasi manajemen PT SBJ telah membayar denda, taat hukum, dan memberikan uang jaminan reklamasi kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM,” kata King Badak.
Namun, King Badak meminta pihak PT SBJ tidak hanya membayar denda dan jaminan reklamasi, tetapi juga benar-benar melaksanakan reklamasi di lapangan sesuai rencana yang telah disetujui.
Denda Sudah Dibayar, Lahan Diduga Pernah Dikuasai Kelompok Lain
Sumber yang layak dipercaya membenarkan bahwa denda sebesar Rp 3 miliar sudah dibayar kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rangkasbitung pasca putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
Namun, menurut sumber tersebut, pihak PT SBJ tidak melaksanakan aktivitas penambangan karena tidak memiliki cukup modal untuk operasional pertambangan di lokasi tambang emas tersebut.
Dalam kondisi vakum itulah, diduga ada pihak yang memanfaatkan lahan PT SBJ dari awal tahun 2025 hingga pertengahan tahun 2026.
“Nah itu jelas, setelah bayar denda ke negara melalui Jaksa Penuntut Umum, PT SBJ tidak melaksanakan aktivitas penambangan, di situlah mereka, orang-orangnya NS, masuk ke lahan SBJ menambang emas, tapi mereka hanya menerima hasil tambang, gurandil yang menambangnya,” kata sumber yang meminta identitasnya tidak ditulis.
Sumber tersebut juga mengaitkan peristiwa itu dengan ditangkapnya seorang tokoh Banten oleh Polisi terkait kasus narkoba. Menurut sumber, penangkapan itu kuat diduga karena tokoh tersebut lantang mengkritisi penambang emas di lahan PT SBJ, dan ia menganggap penangkapan itu sebagai bentuk kriminalisasi.
“Lalu siapa waktu itu yang ada di SBJ, semua aktivis Lebak pasti tahu,” kata sumber.
Masih menurut sumber, sebelum tokoh Banten tersebut terjerat kasus narkoba, Ketua Umum Badak Banten Perjuangan terlebih dahulu mengkritisi kelompok penambang emas di lahan PT SBJ, sekitar bulan April 2025.
“Ingat pasti, siapa yang datang waktu itu puluhan orang, bukankah mereka orangnya NS? Iya kan! Itu saja dulu memberikan penjelasan sekelumit kisah nyata dari pengalaman yang terjadi pada saat itu mereka di SBJ,” kata sumber lagi.
Setelah Dapat Pemodal, Kelompok Tersebut Keluar
Setelah PT SBJ mendapatkan pemodal, perusahaan langsung mengurus dokumen seperti jaminan reklamasi kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM dan dokumen lainnya untuk kepentingan penambangan emas.
Dengan demikian, kelompok yang diduga di-backup oleh NS, seorang perwira berpangkat tinggi yang disebut-sebut pemilik villa di Cihara, akhirnya keluar dari lokasi lahan PT SBJ.
Namun, menurut sumber, timbul pertanyaan, kenapa mereka tidak tersentuh oleh aparat penegak hukum, sementara rakyat kecil yang menambang kecil-kecilan dan tidak punya back-up dijebloskan ke penjara.
“Di sinilah makna tidak ada keadilan di negeri sendiri bagi rakyat kecil, tapi mereka menggali lahan dan menghasilkan emas berkilo-kilo bebas kebal hukum,” kata sumber.
“Setahun setengah mereka yang berkuasa di lahan PT SBJ, sehingga wajar ada kabar mereka beli Pajero dari beban tanah kandungan emas yang diolah di kawasan Serang hingga menghasilkan berkilo-kilo gram emas,” kata sumber lagi.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini belum berhasil dikonfirmasi. Redaksi masih membuka ruang hak jawab.
Sumber ; Ketum BBP Sang Fajar ( H.Eli Sahroni )
(DR/Tim)






