Media infoxpos.com – Lebak, Banten – Minggu, (16/05/2026). Aktivitas penebangan kayu milik Perum Perhutani kembali menjadi sorotan. Pasalnya, ditemukan dugaan pelanggaran dalam proses pengolahan kayu di lokasi tebangan yang berada di wilayah Kecamatan Sajira Tepatnya di jalan raya Muncang gajrug, Kabupaten Lebak, Banten.
Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media di lapangan, kayu hasil tebangan diduga langsung dibuat balok, diseset, bahkan dibelah menjadi ukuran kecil di dalam area kebun atau lokasi tebangan. Jenis kayu sendiri terlihat ada dua jenis, yakni, kayu mahoni dan vinus, Praktik tersebut dinilai menimbulkan pertanyaan terkait prosedur resmi pengelolaan hasil hutan serta pengawasan dari pihak terkait.
Ironisnya, saat aktivitas berlangsung pada Sabtu, 16 Mei 2026, siang sekitar pukul 10:00 WIB, mandor tebang inisial MN yang seharusnya melakukan pengawasan di lokasi disebut tidak berada di tempat. Kondisi itu memicu dugaan lemahnya kontrol dan pengawasan terhadap aktivitas penebangan kayu milik negara tersebut.
Sejumlah warga dan pemerhati lingkungan menilai, pengolahan kayu di lokasi tebangan tanpa pengawasan ketat berpotensi membuka celah terjadinya penyimpangan, termasuk dugaan pengurangan volume kayu, manipulasi hasil produksi, hingga potensi kerugian negara.
Saat awak media mencoba konfirmasi kepada mandor tebang tersebut via WhatsApp, Namun sangat Disayangkan ia tidak membalas ataupun mengangkat telpon dari awak media, terkesan bungkam, pada Minggu, 17 mei 2026.
Menurut ketentuan kehutanan, seluruh aktivitas penebangan dan pengangkutan hasil hutan wajib memenuhi prosedur administrasi serta pengawasan yang ketat. Pengelolaan hasil hutan tanpa pengawasan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran apabila tidak sesuai dengan tata usaha hasil hutan dan aturan teknis kehutanan.
Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam Pasal 12 huruf e disebutkan bahwa setiap orang dilarang menerima, membeli, menjual, menerima tukar, atau memiliki hasil hutan kayu yang diketahui berasal dari penebangan ilegal.
Selain itu, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mengatur bahwa setiap hasil hutan kayu wajib tercatat, terukur, dan diawasi dalam proses produksi maupun distribusinya guna mencegah praktik penyimpangan.
Kurangnya kehadiran mandor tebang di lokasi pun dinilai bertentangan dengan prinsip pengawasan lapangan dalam kegiatan pemanenan hasil hutan. Pengawasan melekat dianggap penting agar aktivitas penebangan berjalan sesuai prosedur teknis, keselamatan kerja, serta aturan administrasi hasil hutan.
Masyarakat dan Aktivis Kabupaten Lebak, meminta pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, aparat penegak hukum, serta manajemen Perum Perhutani segera turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas tersebut guna memastikan tidak adanya pelanggaran hukum maupun potensi kerugian negara.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak mandor tebang maupun jajaran terkait dari Perum Perhutani mengenai dugaan lemahnya pengawasan di lokasi penebangan tersebut.
(DR)
