Media infoxpos.com – Lebak – Selasa, (5/05/2026). Sikap tidak kooperatif ditunjukkan oleh Kepala Sekolah SDN 1 Sangkanmanik yang diduga mengabaikan upaya konfirmasi dari awak media terkait sejumlah persoalan di lingkungan sekolah. Hingga berita ini diturunkan, pesan WhatsApp yang dikirim oleh wartawan hanya berstatus centang satu, menandakan tidak adanya respons maupun itikad baik untuk memberikan klarifikasi.
Perilaku tersebut memunculkan dugaan bahwa oknum kepala sekolah inisial SN merasa kebal hukum dan tidak menghargai fungsi kontrol sosial yang dijalankan oleh pers. Padahal, sebagai pejabat publik di lingkungan pendidikan, kepala sekolah memiliki kewajiban moral dan administratif untuk transparan serta terbuka terhadap informasi yang menyangkut kepentingan publik.
Sikap menghindar ini juga dinilai bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menegaskan bahwa setiap badan publik wajib memberikan akses informasi secara cepat, tepat, dan sederhana kepada masyarakat.
Tak hanya itu, menghalangi atau tidak memberikan informasi kepada pers juga dapat dianggap sebagai bentuk penghambatan kerja jurnalistik, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 18 ayat (1), yang menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum menghambat atau menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers dapat dikenai sanksi pidana.
Sejumlah pihak pun menyayangkan sikap arogan tersebut. Mereka menilai, jika tidak ada persoalan yang disembunyikan, seharusnya pihak sekolah bersikap terbuka dan memberikan klarifikasi secara profesional, bukan justru menghindar.
Masyarakat dan aktivis pemerhati pendidikan mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak untuk segera turun tangan melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap oknum kepala sekolah tersebut. Jika ditemukan adanya pelanggaran, maka harus diberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.
Hingga kini, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi ulang guna mendapatkan keterangan berimbang. Namun, jika sikap bungkam ini terus berlanjut, publik patut mempertanyakan ada apa sebenarnya di balik diamnya pihak sekolah.
(Dede : R)
