Media infoxpos.com – Lebak – Rabu, (28/01/2026)
Dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) di SMK Al Kautsar semakin memanas. Selain dugaan pemotongan dana bantuan siswa sebesar Rp200.000 per siswa, kini muncul dugaan perilaku tidak pantas dari pengelola sekolah setelah dikonfirmasi oleh awak media.
Berdasarkan keterangan sejumlah sumber terpercaya, pengelola Yayasan Al Kautsar diduga bereaksi emosional saat mengetahui adanya konfirmasi media terkait kasus tersebut. Pengelola tersebut dikabarkan mengamuk, melontarkan kata-kata dengan nada keras, bahkan mengancam akan memecat guru-guru yang dianggap menjadi sumber informasi.
Sikap ini dinilai tidak mencerminkan etika seorang pendidik maupun pengelola lembaga pendidikan, yang seharusnya menjunjung tinggi nilai keteladanan, profesionalitas, dan keterbukaan terhadap kritik publik.
Sebelumnya, tiga orang awak media mendatangi sekolah untuk klarifikasi resmi. Kepala Sekolah SMK Al Kautsar menegaskan tidak mengetahui adanya pemotongan dana PIP dan tidak pernah menginstruksikan pemungutan dana sebesar Rp200.000 dari siswa.
Namun pasca konfirmasi tersebut, muncul dugaan tekanan internal di lingkungan sekolah, di mana guru-guru disebut menjadi sasaran kemarahan pengelola. Ancaman pemecatan dan ucapan bernada tinggi memunculkan dugaan upaya intimidasi agar persoalan ini tidak mencuat ke publik.
Jika benar terjadi, tindakan tersebut tidak hanya mencederai dunia pendidikan tetapi juga berpotensi melanggar hukum dan aturan ketenagakerjaan, serta bertentangan dengan:
– Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menjamin perlindungan profesi guru dari intimidasi.
– Kode Etik Pendidik, yang menekankan sikap santun, profesional, dan beradab.
– Prinsip kebebasan pers, apabila ancaman tersebut berkaitan dengan upaya menghalangi kerja jurnalistik.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola SMK Al Kautsar belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan sikap emosional dan ancaman terhadap guru-guru. Awak media tetap membuka ruang hak jawab demi keberimbangan informasi.
Publik mendesak Dinas Pendidikan, yayasan terkait, serta aparat penegak hukum untuk tidak hanya mengusut dugaan pemotongan dana PIP, tetapi juga menyelidiki dugaan intimidasi internal yang dapat merugikan tenaga pendidik dan menciptakan iklim ketakutan di lingkungan sekolah.
(Dede : R)
